PATI — Program Smart City atau kota pintar di Kabupaten Pati diusulkan untuk kembali diaktifkan setelah vakum selama hampir tujuh tahun akibat pandemi Covid-19. Ketua Komisi C DPRD Pati Joni Kurnianto menyatakan dukungan penuh terhadap inisiatif ini untuk mendorong Pati menuju era digitalisasi.
“Nanti kita hidupkan kembali di era digital ini dan semoga berjalan berkelanjutan,” ujar Joni, Kamis, 9 Juli 2026.
Layanan Digital yang Akan Dihadirkan untuk Warga Pati
Beberapa indikator dalam program Smart City yang diusulkan antara lain penambahan internet gratis di sejumlah fasilitas umum, penggunaan tanda tangan elektronik untuk mempercepat proses administrasi, hingga digitalisasi surat-menyurat. Joni mengungkap program ini sebelumnya sudah pernah dirintis pada 2018 dengan mencontoh penerapan Smart City di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan.
“Dulu tahun 2018 juga pernah ada program smart city yang kita contoh dari Banyuasin Sumatera Selatan. Terhenti karena covid sehingga anggaran kabupaten terkena efisiensi dan program berhenti,” imbuh legislator Partai Demokrat ini.
Mengapa Program Ini Sempat Terhenti?
Program Smart City Pati pertama kali digagas pada 2018 dan sempat berjalan beberapa waktu sebelum akhirnya terhenti total akibat pandemi Covid-19. Pada masa itu, anggaran kabupaten mengalami efisiensi besar-besaran untuk penanganan darurat kesehatan, sehingga program non-prioritas seperti Smart City dihentikan sementara.
Kini, setelah situasi normal kembali, Joni menilai momentum kebangkitan digitalisasi tepat untuk menghidupkan kembali program ini. Ia berharap program Smart City dapat berjalan secara berkelanjutan dan tidak lagi terhenti di tengah jalan.
Dampak bagi Pelayanan Publik di Pati
Jika program ini kembali aktif, warga Pati akan merasakan sejumlah kemudahan dalam mengakses layanan publik. Internet gratis di fasilitas umum seperti taman kota, puskesmas, dan kantor kelurahan diharapkan bisa menjangkau masyarakat yang belum terakses jaringan. Selain itu, penggunaan tanda tangan elektronik dan surat digital di instansi pemerintah akan memangkas waktu pengurusan administrasi yang selama ini masih manual.
Program Smart City ini menjadi salah satu prioritas Komisi C DPRD Pati untuk dibahas dalam rapat anggaran mendatang. Joni optimistis dukungan dari eksekutif dan legislatif bisa mewujudkan layanan publik berbasis digital di Kabupaten Pati.
