JAWA TENGAH — Herry menyampaikan pandangan ini dalam sebuah tulisan berjudul "Indonesia Emas 2045: Saatnya Optimisme Dibuktikan dengan Kerja Nyata". Ia menyoroti sejumlah program strategis pemerintah, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), hilirisasi industri, dan penguatan ketahanan pangan dan energi, sebagai fondasi penting menuju status negara maju. Namun, ia menekankan bahwa legitimasi publik terhadap kebijakan-kebijakan itu baru akan tumbuh jika manfaatnya benar-benar dirasakan langsung oleh masyarakat.
Survei dan Investasi Jadi Bukti Awal, Tapi Belum Cukup
Herry mengutip data survei Indikator Politik Indonesia pada awal 2026 yang menunjukkan 72,8 persen masyarakat puas dengan pelaksanaan program MBG. Lebih dari sepertiga responden bahkan mengaku memiliki anggota keluarga yang sudah menerima manfaat langsung dari program tersebut. "Kepercayaan publik akan tumbuh ketika kebijakan mampu menjawab kebutuhan riil rakyat," ujar mantan Deputi Politik dan Strategi Wantannas RI itu.
Di sektor investasi, realisasi sepanjang 2025 mencapai sekitar Rp1.931 triliun, melampaui target pemerintah. Sektor hilirisasi mencatat pertumbuhan 43,3 persen dibanding tahun sebelumnya dan menyerap sekitar 2,71 juta tenaga kerja. "Di tengah perlambatan ekonomi global, capaian tersebut menunjukkan kepercayaan investor terhadap prospek ekonomi Indonesia tetap terjaga," kata Herry. Namun, ia mengingatkan bahwa angka-angka itu hanyalah sebagian kecil dari gambaran besar.
Korupsi, Penghalang Terbesar Menuju 2045
Bagi Herry, keberhasilan pembangunan tidak boleh diukur semata dari pertumbuhan ekonomi atau investasi. Ukuran yang lebih penting adalah bagaimana manfaat pembangunan itu sampai ke lapisan terbawah. "Keberhasilan sesungguhnya adalah ketika bertambahnya lapangan kerja, meningkatnya kesejahteraan, berkurangnya kemiskinan, dan semakin meratanya pembangunan di seluruh wilayah Indonesia," tegasnya.
Ia juga menyoroti korupsi sebagai salah satu penghalang terbesar menuju Indonesia Emas 2045. "Setiap rupiah yang diselewengkan sesungguhnya mengurangi hak rakyat atas pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pelayanan publik yang lebih baik," katanya. Karena itu, pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi, dan digitalisasi pelayanan publik harus berjalan beriringan dengan agenda pembangunan nasional.
Kritik Konstruktif dan Modal Besar Bangsa
Dalam demokrasi, Herry menegaskan bahwa dukungan kepada pemerintah tidak boleh menghapus fungsi kontrol publik. "Kritik yang objektif, berbasis data, dan disampaikan secara konstruktif justru menjadi energi positif agar setiap kebijakan terus disempurnakan demi kepentingan rakyat," ujarnya. Ia menilai Indonesia memiliki modal besar—mulai dari sumber daya alam, bonus demografi, hingga posisi geopolitik dan pasar domestik yang besar.
Namun, seluruh potensi itu hanya akan memberikan hasil jika dibarengi konsistensi kerja, reformasi, kepastian hukum, dan kemampuan menjaga persatuan nasional. "Rakyat tidak menuntut pemerintah menjadi sempurna. Yang mereka harapkan adalah pemerintah yang bekerja sungguh-sungguh, berani mengambil keputusan, terbuka terhadap kritik, dan mampu menghadirkan manfaat nyata dalam kehidupan sehari-hari," tutur Herry. Ia menutup dengan pesan tegas: optimisme nasional tidak boleh berhenti sebagai slogan politik, melainkan harus dibangun melalui hasil yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.
