KEBUMEN — Rapat koordinasi bulanan para kepala desa di Kecamatan Klirong berubah menjadi forum pemecahan masalah langsung. Bupati Kebumen Lilis Nuryani tidak datang sendirian; ia memboyong jajaran kepala dinas untuk menjawab secara teknis keluhan yang disampaikan perangkat desa dari 24 desa se-Kecamatan Klirong.
“Meskipun acara ini santai dan tidak formal, saya membawa kepala dinas. Jadi kalau ada pertanyaan bisa langsung terjawab. Tentu banyak harapan masyarakat, ada yang bisa segera dilaksanakan dan ada pula yang membutuhkan proses. Nanti kepala dinas akan menjelaskan secara teknis,” ujar Lilis dalam sambutannya.
Usulan Perbaikan Jalan Poros Mendominasi
Mayoritas kepala desa memanfaatkan momen ini untuk melaporkan kondisi infrastruktur di wilayahnya. Salah satu yang menjadi perhatian adalah kerusakan struktur di bawah Jembatan Kali Lukulo yang berada di perbatasan Desa Muktisari dan Kedungwinangun.
Menanggapi hal tersebut, Bupati memastikan akan segera meneruskan laporan ini ke Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) agar segera ditindaklanjuti. Sementara itu, untuk ruas jalan di utara Pasar Bodo, Desa Jogosimo, yang masih menyisakan sekitar 50 meter belum diperbaiki, Kepala Dinas PUPR Kebumen Joni Hernawan memberikan klarifikasi.
“Kami akan mengecek kembali apakah ruas tersebut memungkinkan dikerjakan tahun ini atau dialokasikan pada tahun depan,” kata Joni.
Kepala Dinas PUPR: Usulan Harus Masuk Tahapan Perencanaan
Joni menegaskan pembangunan infrastruktur tidak bisa instan karena seluruh usulan harus melalui tahapan perencanaan dan penganggaran APBD. Ia mengingatkan, saat ini pembahasan Rancangan APBD Tahun 2027 tengah berlangsung.
“Jika usulan belum masuk dalam tahapan tersebut, maka kemungkinan baru dapat direalisasikan pada tahun 2028,” jelasnya.
Kendati demikian, sejumlah ruas jalan telah masuk dalam perencanaan pembangunan tahun 2027. Di antaranya ruas Kedungwinangun–Bendogarap serta lanjutan ruas Soka–Klirong dengan prioritas pada titik-titik kerusakan berat di wilayah Dorowati. Joni juga mengingatkan agar usulan pembangunan jalan desa diajukan sebelum penetapan RKPD.
Bupati Tegaskan Kontainer Sampah Belum Bisa Dipenuhi
Tidak hanya soal jalan, persoalan sampah juga mengemuka. Kepala Desa Bumiharjo mengusulkan pengadaan kontainer sampah untuk desanya. Namun, permintaan ini mendapat jawaban tegas dari Bupati Lilis.
“Sampah organik bisa diolah menjadi pupuk, sedangkan sampah anorganik dapat dijual kembali. Untuk pengadaan kontainer, terus terang belum bisa kami penuhi. Bahkan di wilayah Kota Kebumen saja beberapa kontainer sudah ditarik,” jelasnya.
Bupati mendorong penyelesaian persoalan sampah dimulai dari pemilahan di tingkat rumah tangga. Ia mencontohkan pengembangan bank sampah yang telah berhasil diterapkan di Desa Jatimulyo, Kecamatan Petanahan, maupun Kelurahan Panjer. Joni Hernawan, yang pernah menjabat di Dinas Lingkungan Hidup, menambahkan bahwa bank sampah efektif menekan volume sampah yang masuk ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA).
Desa Tanpa Mobil Operasional Diminta Ikut Lomba Desa
Di sela dialog, Lilis memberikan motivasi kepada desa-desa yang belum memiliki kendaraan operasional. Ia mendorong pemerintah desa aktif mengikuti Lomba Desa. Selain menjadi ajang peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, kompetisi tersebut membuka peluang memperoleh hadiah berupa mobil operasional bagi desa yang memenuhi seluruh persyaratan penilaian.
Sementara itu, terkait keterbatasan ruang belajar PAUD di Desa Tambakprogaten, Bupati meminta pemerintah desa segera mengajukan proposal resmi kepada Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (Dikpora) dengan tembusan kepada dirinya. Hal ini agar usulan dapat diproses sesuai mekanisme yang berlaku.
Lilis menutup forum dengan mengajak seluruh kepala desa membangun sinergi antara pemerintah desa dan pemerintah kabupaten. Menurutnya, pembangunan akan berjalan lebih efektif apabila setiap tingkatan pemerintahan menjalankan perannya secara optimal.
