Pramono Anung Ancam Cabut Bansos bagi Penerima yang Terbukti Curi atau Rusak Fasilitas Publik di Jakarta

JAWA TENGAH — Peringatan keras itu disampaikan Pramono di Balai Kota, Rabu (24/4). Ia merespons maraknya laporan kerusakan dan hilangnya aset publik: jembatan penyeberangan orang (JPO) ringsek ditabrak truk, lift mati di sejumlah halte Transjakarta, hingga kamera pengawas (CCTV) raib diduga dicuri.

"Kalau memang kemudian orang yang mengambil itu bisa kita ketahui, apalagi kalau dia, misalnya penerima bansos atau penerima fasilitas yang dimiliki oleh Pemerintah DKI Jakarta, saya tidak akan kompromi," kata Pramono.

Bansos Jadi Instrumen Sanksi, Bukan Sekadar Bantuan

Langkah ini membuka babak baru dalam pengelolaan aset daerah. Tidak hanya mengandalkan penegakan hukum pidana, Pramono memilih jalur administratif: memotong akses warga terhadap program sosial jika terbukti merugikan negara. "Kita tidak akan berikan kepada yang bersangkutan," tegasnya.

Kebijakan ini menyasar kelompok yang justru menjadi prioritas penerima manfaat Pemprov DKI. Dengan penduduk lebih dari 11 juta jiwa, tantangan menjaga fasilitas umum di Jakarta semakin kompleks. "Inilah bagian dari kota yang penduduknya lebih dari 11 juta. Tentunya, tidak semuanya yang sudah kita persiapkan itu terjaga dengan baik," ujarnya.

Lift Mati di Halte Senayan dan Tindak Lanjut OPD

Selain ancaman pencabutan bansos, Pramono memastikan telah menginstruksikan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk bergerak cepat. Ia meminta perbaikan segera dilakukan terhadap setiap titik fasilitas umum yang rusak, terutama lift di halte dan fasilitas penyeberangan.

Menanggapi laporan lift yang belum berfungsi di Halte Senayan, Pramono mengaku akan memerintahkan dinas terkait melakukan pengecekan. Sementara itu, ia mengklaim lift di sejumlah titik lain—termasuk yang sempat dikhawatirkan di kawasan Sarinah—kini sudah kembali beroperasi. "Yang Senayan saya belum tahu, nanti saya minta untuk dicek," katanya.

Jakarta dan Tanggung Jawab Bersama

Pramono menegaskan fasilitas publik dibangun untuk kepentingan masyarakat. Semua pihak harus menjaganya, bukan merusak atau mengambil untuk kepentingan pribadi. "Ini bagian dari kota dengan penduduk lebih dari 11 juta. Tidak semuanya yang sudah kita persiapkan itu terjaga dengan baik," pungkasnya.