SEMARANG — Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menerima audiensi pengurus World Cleanup Day (WCD) Jateng di Semarang, Selasa (11/8/2026). Dalam pertemuan itu, ia menegaskan bahwa persoalan sampah adalah tanggung jawab kolektif, bukan sekadar tugas aparatur sipil negara atau petugas kebersihan.
"Yang paling pokok adalah kesadaran. Makanya, kegiatan ini menjadi momentum yang sangat baik. Saya setuju, nanti kita dukung," kata Ahmad Luthfi.
Menurut Ahmad Luthfi, sejumlah daerah di Jawa Tengah sebenarnya telah memiliki cara penanganan sampah yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan wilayahnya masing-masing. Ia mencontohkan pengembangan Refuse-Derived Fuel (RDF) di Cilacap dan Banyumas sebagai langkah yang sudah berjalan.
Karena itu, ia mendorong daerah-daerah lain di Jawa Tengah untuk memperkuat pengelolaan sampah secara terpadu. Gubernur berharap gerakan WCD tidak berhenti pada kegiatan bersih-bersih satu momentum saja, tetapi berkelanjutan dan menjangkau lebih banyak daerah.
Pelaksanaannya diharapkan melibatkan bupati, wali kota, serta seluruh pemangku kepentingan di masing-masing wilayah.
Leader WCD Jateng Septiany Punti Dewi melaporkan, rangkaian WCD tahun kedelapan ini akan berlangsung pada 17 Agustus hingga 28 Oktober 2026. Tema yang diangkat adalah "Bebersih Pemuda-Pemudi untuk Memerdekakan Sampah".
"World Cleanup Day dilaksanakan di lebih dari 200 negara dan Indonesia menjadi salah satunya. Kebetulan tahun ini merupakan tahun kedelapan. Alhamdulillah, Jawa Tengah selalu mendapatkan peringkat pertama untuk jumlah relawan terbanyak," ujarnya.
Prestasi itu, kata Septiany, tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, dinas lingkungan hidup, komunitas, relawan, hingga masyarakat.
Koordinator Program WCD Jateng Purnawirawan menambahkan, salah satu kegiatan yang telah berjalan adalah program Zero Waste School atau Sekolah Bebas Sampah di Kabupaten Kudus. Program ini menyasar para guru agar mereka mampu memberikan contoh langsung kepada anak-anak didiknya.
"Sekolah sebagai tempat pembelajaran perlu menanamkan kesadaran kepada peserta didik. Harapannya, kebiasaan tersebut kemudian diterapkan di rumah," kata Purnawirawan.
Purnawirawan juga menyoroti tantangan terbesar dalam pengelolaan sampah di Jateng, yakni pola pikir sebagian masyarakat yang masih menganggap persoalan ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah.
Menurutnya, selain edukasi yang berkelanjutan, penerapan regulasi dan sanksi perlu diperkuat. Dengan begitu, masyarakat terdorong untuk bertanggung jawab terhadap sampah yang mereka hasilkan sejak dari sumbernya.