JAWA TENGAH — JAKARTA — Ketidakpastian proses pembayaran proyek pembangunan Sarana Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Badan Gizi Nasional (BGN) memaksa para kontraktor angkat bicara. Mereka menagih komitmen pemerintah untuk segera merampungkan persoalan administrasi yang hingga saat ini belum menemui titik terang.
Forum Komunikasi Kontraktor Pembangunan Sarana SPPG BGN APBN Tahun Anggaran 2025 menyatakan sikapnya di Jakarta, Jumat (7/8/2026). Mereka menegaskan bukan untuk menggugat program prioritas pemerintah, melainkan mencari solusi konkret atas hak yang belum dibayarkan.
"Sejak awal kami berkomitmen mendukung program strategis pemerintah di bidang pemenuhan gizi nasional. Kami melaksanakan pekerjaan berdasarkan kontrak yang sah, menggunakan modal sendiri, memberdayakan tenaga kerja, dan menyelesaikan pekerjaan sesuai target yang telah ditetapkan," ujar Arifin Nababan, Jumat (7/8/2026).
"Karena itu, yang kami harapkan hari ini bukan perlakuan khusus, melainkan kepastian administrasi dan kepastian pembayaran atas pekerjaan yang telah kami laksanakan," tegasnya.
Arifin menjelaskan, para kontraktor telah mengerahkan modal sendiri untuk membiayai operasional proyek sejak awal. Kondisi ini diperparah dengan belum adanya kepastian kapan pembayaran dari pemerintah akan cair, sehingga berdampak langsung pada keberlangsungan usaha dan arus kas perusahaan.
Situasi ini dinilai tidak hanya mengancam eksistensi perusahaan konstruksi, tetapi juga rantai pasok material bangunan di berbagai daerah. Lebih jauh, kesejahteraan tenaga kerja yang menggantungkan hidupnya pada proyek pembangunan SPPG ikut terimbas.
"Kami hadir bukan untuk mempertentangkan pelaksanaan program pemerintah, melainkan untuk mencari penyelesaian atas persoalan administrasi yang hingga kini belum memperoleh kepastian," ujar Arifin menegaskan posisi forum.
Forum menekankan bahwa sejak awal para penyedia jasa konstruksi adalah mitra pemerintah dalam menyukseskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pembangunan sarana SPPG di berbagai daerah merupakan bagian integral dari target pemerintah untuk memperluas jangkauan layanan gizi nasional.
Para kontraktor berharap ada respons cepat dari BGN maupun Kementerian Pekerjaan Umum agar proses verifikasi dan pencairan anggaran dapat segera dieksekusi. Mereka menilai penyelesaian administrasi yang transparan akan menjaga iklim investasi dan kepercayaan dunia usaha terhadap proyek-proyek strategis negara.
Tanpa kepastian hukum dan finansial, forum mengingatkan bahwa proyek-proyek infrastruktur berikutnya berpotensi kehilangan minat kontraktor swasta. Padahal, kolaborasi dengan swasta menjadi kunci percepatan pembangunan nasional.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari Badan Gizi Nasional maupun Kementerian terkait mengenai jadwal pasti penyelesaian pembayaran tersebut. Forum berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret sebelum persoalan ini berlarut dan berdampak lebih luas pada perekonomian.