KENDAL — Bupati Kendal Dyah Kartika Permanasari meminta jajarannya berhenti berpuas diri dengan sekadar merealisasikan program kerja. Dalam pembukaan Bimbingan Teknis SAKIP Tahun 2026, ia menekankan bahwa tolak ukur keberhasilan pemerintahan kini bergeser pada dampak nyata yang dirasakan masyarakat, bukan jumlah kegiatan yang dieksekusi.
"Keberhasilan kinerja kita tidak diukur dari seberapa banyak kegiatan terlaksana, tetapi dari seberapa besar dampak nyata yang dirasakan oleh masyarakat," ujar Dyah Kartika di Hotel Sae Inn Kendal, Jumat (31/7/2026).
Dyah Kartika mengingatkan bahwa SAKIP kerap disalahartikan sebagai pemenuhan kewajiban administratif semata atau sekadar alat untuk meraih nilai evaluasi yang baik. Padahal, instrumen ini merupakan mesin manajemen kinerja yang memastikan setiap program memiliki sasaran jelas dan memberi manfaat langsung bagi publik.
Ia menegaskan, penerapan SAKIP yang optimal akan memaksa pemerintah daerah lebih fokus menyusun program pembangunan yang efektif dan tepat sasaran. Dengan begitu, kebijakan yang lahir mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
Prinsip akuntabilitas yang ditekankan dalam bimbingan teknis ini cukup tegas: tidak ada lagi ruang untuk pembelanjaan anggaran tanpa hasil yang bisa diukur. Seluruh perangkat daerah dituntut menyelaraskan perencanaan program dengan tujuan pembangunan daerah yang telah ditetapkan.
"Setiap rupiah anggaran yang dibelanjakan harus dapat dipertanggungjawabkan melalui capaian kinerja yang terukur dan berdampak nyata bagi masyarakat," tegasnya.
Untuk mencapai standar tersebut, setiap perangkat daerah harus mampu menetapkan indikator kinerja yang berkualitas, melakukan pengukuran secara objektif, serta menyusun laporan kinerja yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
Bupati juga menyoroti pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menjaga keberlanjutan implementasi SAKIP. Pemenuhan data dan dokumen SAKIP disebutnya sebagai tanggung jawab bersama seluruh jajaran pemerintah daerah, bukan hanya tugas tim evaluator atau bagian organisasi.
Bimbingan teknis ini sendiri dihadirkan sebagai langkah strategis untuk memperkuat kompetensi jajaran perangkat daerah dan evaluator di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal. Kegiatan tersebut diharapkan menyamakan pemahaman mengenai pengelolaan kinerja yang terukur dan berkelanjutan.
Dengan penguatan kapasitas ini, Pemkab Kendal optimistis seluruh kebijakan dan penggunaan anggaran daerah ke depan benar-benar mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara langsung.