SEMARANG — Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengukuhkan Ayi Riyanto sebagai Kepala Perwakilan BPKP Jawa Tengah di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Jumat (9/10/2026). Ayi menggantikan Buyung Wiromo Samudro yang mendapat tugas baru sebagai Kepala Perwakilan BPKP Banten.
Dalam arahannya, Luthfi menegaskan bahwa pemerintah kabupaten dan kota punya peran strategis dalam mendukung pengawasan keuangan. Komunikasi dan konsultasi dengan BPKP diminta dimanfaatkan untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan sekaligus memastikan program pembangunan berjalan sesuai sasaran.
Luthfi menyebut kepala daerah sebagai mitra utama pengawasan. Menurutnya, keterbatasan kemampuan fiskal harus diimbangi dengan perencanaan dan penggunaan anggaran yang lebih cermat.
"Para bupati, wali kota kita merupakan mitra strategis dari BPKP," kata Luthfi.
Pemerintah daerah juga didorong memastikan sumber daya yang tersedia digunakan secara optimal tanpa mengabaikan kebutuhan pelayanan publik. Selain pengelolaan keuangan, pembukaan peluang investasi dan pengembangan potensi ekonomi wilayah menjadi bagian dari arahan tersebut.
Luthfi menjelaskan, cakupan pengawasan BPKP tidak terbatas pada pemerintah daerah. Pengawasan juga meliputi badan usaha milik negara (BUMN), badan usaha milik daerah (BUMD), rumah sakit, serta perusahaan nasional yang beroperasi di Jawa Tengah.
Sinergi lintas sektor itu diharapkan memperkuat akuntabilitas dan mendorong pengelolaan keuangan yang lebih baik. Luthfi berharap pergantian pejabat BPKP Jateng memberi kontribusi terhadap percepatan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah.
"Dengan pergantian ini akan menambah perkembangan pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah untuk lebih progresif lagi," ujarnya.
Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP, Setya Nugraha, menyatakan lembaganya siap melanjutkan kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
"BPKP Perwakilan Jawa Tengah siap berkolaborasi dengan Pak Gubernur beserta jajaran untuk mendukung, menyukseskan, memajukan, dan apa yang sudah bagus akan terus dipertahankan dan sekaligus ditingkatkan untuk kemajuan Jawa Tengah," kata Setya.
Setya mengapresiasi sejumlah capaian pembangunan di Jawa Tengah, di antaranya peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM), penurunan angka kemiskinan, serta penurunan prevalensi stunting. Capaian itu dinilai perlu dipertahankan melalui program yang terukur dan pengelolaan anggaran yang efektif.
Pengawasan keuangan diharapkan tidak hanya berorientasi pada kepatuhan administrasi. Fokusnya juga memastikan setiap program menghasilkan manfaat nyata, mulai dari peningkatan kualitas pelayanan publik hingga kesejahteraan masyarakat.
Dengan penguatan kolaborasi antara Pemprov Jateng dan BPKP, penggunaan anggaran daerah diharapkan semakin tepat sasaran dan berdampak lebih luas bagi pembangunan Jawa Tengah.